Reformasi Mesir Bernasib Seperti Indonesia?

Jakarta – Mesir kini di tangan penguasa militer yang akan mengantarkannya kepada kehidupan lebih demokratis. Namun Bagaimana ekonomi Mesir ke depan? Akankah reformasi Mesir bernasib seperti Indonesia?

Mantan pengunjuk rasa Gihan Muhammad mengatakan rakyat khawatir tentang ekonomi. "Ini adalah langkah maju, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi dan kerusakan yang dialami negara. Tapi mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi," ujarnya.
Demonstrasi telah usai, tetapi perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi di Mesir. Militer telah membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi. Mereka akan memerintah selama enam bulan, sampai pemilu digelar.
Media melaporkan bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu, inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis, di tengah makin tidak terjangkaunya biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan.
Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Dengan diserahkan kekuasaan transisi kepada pihak militer, tidak diragukan bahwa militer akan terus menempati kedudukan yang sentral dalam perpolitikan Mesir.
Dosen Fisip UI Syamsul Hadi PhD melihat, sistem politik yang baru tidak akan mengubah keseluruhan fundamen sosial-ekonomi yang selama ini mendudukkan militer dalam posisi yang sangat diuntungkan.
Lalu, setelah pesta kejatuhan Mubarak berlalu, akan terwujudkah mimpi-mimpi yang menghiasi benak para demonstran tentang sebuah ’Mesir Baru’? Ketika kebebasan politik tidak lagi dirasakan sebagai barang mewah kelak, akankah keadilan dan pemerataan kemakmuran dapat diwujudkan di semua lini masyarakat Mesir?
Syamsul Hadi mengungkapkan, pengalaman di Indonesia pasca-Soeharto, ternyata kehidupan rakyat tetap terpuruk, korupsi tetap menggila dan kemiskinan meluas. Sebagian kalangan, khususnya rakyat jelata, yang makin tidak tertarik untuk berdiskusi tentang demokrasi, kini bahkan dengan tanpa ragu menilai bahwa zaman Soeharto lebih enak dibandingkan ‘zaman reformasi’.

“Ukuran mereka sederhana sekali, mencari pekerjaan tidak susah, harga pangan dan biaya pendidikan terjangkau, dan kerukunan antarwarga masyarakat lebih terjaga,” katanya.
Kini rakyat Mesir bertaruh dan berlaga kembali untuk mewujudkan keadilan social dan kesejahteraan umum.
Di Indonesia, demikian Syamsul Hadi, kenangan menjatuhkan Soeharto mungkin masih menyisakan romantisme bagi para Aktivis ’98 yang kini mulai banyak menduduki posisi penting di legislatif maupun di pusat kekuasaan eksekutif.
Namun, bagi para aktivis yang berada di luar ‘pagar kekuasaan’, apalagi yang setiap hari merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat bawah secara langsung, kenangan itu mungkin menjadi sedikit pahit ketika melihat fakta tentang ‘Indonesia Baru’ yang penuh warna.
Termasuk warna kebohongan yang lebih menonjol ketimbang warna kejujuran dan keadilan. Barangkali hal ini juga akan terjadi Mesir sebagai tragedy dan sekaligus komedi politik duniawi. [mdr]